Connect with us

KESEHATAN

Epidemiologi UI Soroti Efektivitas Penanganan COVID-19 di Indonesia

DetikAkurat.com – Jakarta, Pakar Epidemiolog FKM UI Pandu Riono menyoroti efektivitas pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya seharusnya COVID-19 dapat direspon langsung oleh Presiden Joko Widodo serta jajaran kabinetnya tanpa harus membentuk tim khusus.

“Saya sering usulkan pandemi ini harusnya direspon segera dan direspon oleh negara. Negara itu siapa? Negara itu adalah presiden dan kabinetnya. Bukan di respon oleh panitia, bukan direspon oleh ad hoc atau semacam task force atau gugus tugas yang bahkan dipimpin oleh lembaga yang tidak mengerti masalah pandemi atau masalah kesehatan,” kata Pandu dalam Rilis Survei Lembaga Indikator Politik secara daring bertema ‘Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan COVID-19’.

Pandu mengatakan pembentukan tim khusus guna menangani COVID-19 bukanlah bentuk dari respon mendesak yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pandemi ini membutuhkan respon cepat langsung baik dari presiden maupun kementerian terkait.

“Jadi itu kan bukan respon emergency, seakan-akan itu respon yang bisa ditunggu. Padahal ini respon yang tidak bisa ditunggu, butuh kepemimpinan, butuh tangung jawab, butuh kecepatan pengambiilan keputusan, butuh sistem pelayanan atau sistem pemerintahan yang optimal yang secara undang-undang dijalankan oleh kementerian. Dan secara undang-undang yang paling bertanggung jawab ya presiden,” ucap Pandu.

Menurut Pandu, penangan pandemi Corona akan jauh lebih efektif apabila langsung ditangani oleh Presiden Jokowi. Dia pun mempertanyakan alas an pemerintah mendelegasikan penanganan COVID-19 ke tim khusus.

“Padahal lebih efisien efektif itu kalau pakai presiden sendiri yang memeritahkan kabinetnya sesuai tugas-tugas pokok kabinet. Dan itu lebih terkoordinasi. Nah ini menurut saya yang perlu ditanya apakah pemerinatahan dalam respon pandemi ini harus didelegasikan?,” tutur Pandu

Selain itu, Pandu juga menyoroti sikap pemerintah terkait rapid tes. Menurutnya rapid tes cenderung membuat penyelesaian dari masalah yang ada menjadi semakin tertunda.

“Kelihatannya rapid tes melindungi padahal membuat masalah jadi tertunda dan terlambat akibat kesalahan pengembilan keputusan,” kata Pandu.

Menurutnya pemerintah pun tidak mendengarkan saran-saran dari ahli sains terkait penggunaan rapid tes serta World Health Organization (WHO). Pandu pun meminta agar pemerintah tidak lagi merespon pandemi ini secara ad hoc.

“Kenapa demikian? Karena tidak mendengar pendapat ahli atau science begaimana pandemi ini dilakukan. Pedoman ada. WHO ada, banyak konsultasn kesehatan yang bisa mmbantu. Kalau WHO itu maunya kerja sama dengan Kemenkes. Jadi ini yang menurut saya jangan lagi pandemi ini direspon secara ad hoc. Dan dengan tidak adhoc maka kerja sama internasional itu lebih cepat karena sudah terbentuk linknya,” tutur Pandu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in KESEHATAN