Connect with us

NEWS

Pidato Presiden Joko Widodo Memindahkan Ibukota Dikritik

Detik Akurat – Wakil Presiden DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon mengkritik pidato Presiden Joko Widodo tentang memindahkan ibukota nasional Jakarta ke Pulau Kalimantan. Fahri menilai bahwa hasil studi transfer modal yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak terlalu dalam.

“Saya sudah membaca studi, tidak terlalu banyak dalam studi,” kata Fahri di Kompleks MPR / DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Selain itu, kata Fahri, pasti akan sulit bagi pemerintah untuk memindahkan ibukota Jakarta. Karena Jakarta sebagai ibukota Indonesia secara historis telah berakar kuat di negara ini.

“Terutama posisi Jakarta. Sulit. Meninggalkan gedung ini [DPR / MPR] itu sulit, bangunan ini terlalu kuat dalam sejarahnya. Istana ini terlalu kuat dalam sejarahnya,” kata Fahri.

Fahri menilai bahwa Indonesia juga akan kehilangan sejarahnya jika ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke daerah lain.

 

Image result for Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

 

Fahri mengatakan Jakarta telah dirancang sebagai ibukota nasional sejak zaman presiden Indonesia pertama, Sukarno. Menurutnya, Jakarta memiliki warisan penting bagi sejarah bangsa yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Melihat hal ini, politisi PKS menyarankan agar Jokowi dapat memberikan informasi mendalam untuk asistennya dalam meninjau rencana relokasi modal.

“Itu sebabnya, terus terang, Pak Jokowi harus menerima makanan yang baik. Menteri tidak cukup kuat untuk berbicara. Saya sudah membaca penelitiannya,” katanya.

Di tempat yang sama, Fadli Zon juga mengkritik pidato tersebut. Menurutnya, hasil studi Bappenas tentang transfer modal nasional masih mentah dan tidak memiliki substansi strategis dalam studi tersebut.

Menurutnya, pendalaman studi diperlukan ketika mengamati aspek pembiayaan, jadwal relokasi dan persiapan infrastruktur di ibukota baru.

“Tanah, relokasi tempat dan sumber daya manusia, dan semuanya harus diukur, berapa banyak kebutuhan dan berapa lama kita akan memindahkannya, secara bertahap dan sebagainya. Karena itu menyangkut masalah pelayanan kepada semua warga negara,” kata Fadli

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in NEWS