Pemungutan Suara Susulan Tercatat 1.395 TPS

Detik Akurat – Dewan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) mencatat bahwa ada sekitar 1.395 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi untuk memilih lagi dalam pemilihan umum 2019.

Frawas Edwar Siregar, anggota Bawaslu, mengatakan bahwa hingga seribu TPS tersebar di berbagai tempat, sebagian besar di provinsi Papua.

Hingga 367 tempat pemungutan suara di distrik Abepura, Jayapura, ada 335 kabupaten Jayapura Selatan di kota Jayapura.

“Kemudian, di distrik Intan Jaya, 228 TPS mengikuti, sehingga total pusat pemungutan suara dapat memiliki 1.395 TPS,” kata Fritz di kantor Bawaslu di Indonesia, Jakarta, Rabu (17) / 4).

Selain itu ada 38 TPS yang akan digelar kembali. Menurutnya, dasar masalah tindak lanjut dan pemungutan suara baru terkait dengan logistik.

“Untuk logistik, ada beberapa penundaan logistik, sehingga akan ada pemungutan suara ulang atau tindak lanjut,” kata Fritz.

Selain itu, pemungutan suara diulang dan tindak lanjut ini juga terjadi karena masalah di sisi pemilih.

Dia mengatakan bahwa masalah pemilih tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan bahwa dia tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

“Jika Anda melihat tipografi proposal, mengapa pemungutan suara atau tindak lanjut dapat diulang, misalnya, di Nusa Tenggara Timur, di Manggarai, karena ada formulir C6 lain atau di Minahasa, Sulawesi Utara, ada pemilih yang tidak DPT , DPTb dan bukan e-KTP, “kata Fritz.

Sebelumnya, ada sejumlah masalah terkait pemungutan suara. Seperti di Papua, ada sekitar sembilan kabupaten di Papua yang suaranya telah ditunda.

Kemudian, di Nias, Sumatra del Norte, ia terpaksa menunda perayaan pemungutan suara yang akan diadakan hari ini, Rabu (17/4) karena distribusi logistik terganggu.

Tidak hanya di Papua, di Jawa, ada masalah terkait logistik pemilu. Salah satunya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Komisioner Bawaslu, Cianjur Hadi Dzikri Nur, mengatakan pihaknya merekomendasikan PSU untuk DPRD Kabupaten karena masalah pertukaran surat suara.

“Sebagai hasil dari pengawasan kami setelah distribusi logistik dihitung dalam pemilihan 2019, kami menemukan empat masalah penting mengenai manajemen logistik yang buruk yang dilakukan oleh KPU Cianjur,” kata Hadi Dzikri di Cianjur, Rabu (17 / 4) dikutip oleh Antara.

Jadi partainya menilai bahwa ini berdampak pada hasil pemilu, terutama untuk DPRD Kabupaten, yang tidak dapat berfungsi secara optimal di enam kecamatan seperti Mande, Karangtengah, Haurwangi, Cugenang, Gekbrong dan Tanggeung.

Hari ini, pemungutan suara untuk pemilihan 2019 diadakan serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk memilih para legislator, perwakilan daerah, dan pasangan Republik Indonesia. Ada lebih dari 192 juta orang yang terdaftar sebagai PTD untuk pemilihan 2019. Orang-orang di Indonesia, yang memilih di 810.329 TPS, menjaga 7,2 juta komite pemilihan.

Baca Juga :

Dilarang Mencoblos , Pasien Dan Pegawai RSUD Banten Mengamuk.