Pemerintah Siapkan Perpres untuk KPK Ambil Alih Kasus Korupsi di Kejagung-Polri

DetikAkurat.com , Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perpres terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Perpres itu, nanti diatur agar KPK bisa mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung-Polri.
“Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri. Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK, jadi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi,” ujar Mahfud Md.

Hal itu disampaikan usai gelar rapat terbatas dengan Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK, di Kantor Kemenko Polhukam. Turut hadir dalam rapat antara lain Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham Prof. Widodo Ekatjahjana.

Perpres ini pun akan segera disampaikan oleh Jokowi untuk diundangkan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan ada sejumlah syarat dalam rangka supervisi kasus di Kejagung-Polri ke KPK.

Syarat-syarat tersebut sudah ada dalam Undang-Undang tersendiri. Di mana pengambilalihan bisa dilakukan ketika ada laporan mayarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut.

“Itu sudah ada di undang-undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang bisa diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri,” tambah Mahfud.

Untuk diketahui saat ini Kejagung-Polri sedang menangani kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki. Mahfud mengatakan KPK bisa diundang untuk hadir dan menilai dalam gelar perkara kasus yang ditangani itu.

“Nah di situ nanti KPK bisa menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah oke proporsional atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ,” ujar Mahfud.